Desa Kebowan, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, menggelar acara penting dalam rangka pemantapan pencanangan Replika Desa Anti Korupsi yang dihadiri oleh Camat Suruh, Kepala Desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait. Acara ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat komitmen masyarakat dan aparatur desa untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di tingkat desa serta menciptakan lingkungan yang bersih dan transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pencanangan Replika Desa Anti Korupsi di Kecamatan Suruh ini menandai komitmen seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan desa untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Dengan semakin gencarnya pemberantasan korupsi, terutama di tingkat desa yang seringkali menjadi titik rawan penyalahgunaan anggaran dan kekuasaan, pencanangan ini menjadi simbol penting dalam usaha membangun desa yang bersih dan berintegritas.

Sambutan Camat Suruh dalam Pencanangan Replika Desa Anti Korupsi

Dalam sambutannya, Camat Suruh, yang juga hadir pada acara tersebut, menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap komitmen semua pihak dalam pencanangan Replika Desa Anti Korupsi. Beliau menegaskan bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus diberantas sejak dini, dan desa menjadi salah satu lini penting dalam pencegahan serta pemberantasan korupsi.

“Pencanangan Replika Desa Anti Korupsi ini bukan sekadar seremonial, namun merupakan bentuk konkret komitmen kita untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di desa. Dengan adanya replikasi ini, kami berharap seluruh masyarakat, termasuk aparat desa, dapat lebih transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugasnya,” ujar Camat Suruh dalam sambutannya.

Camat Suruh juga mengingatkan bahwa pencanangan ini harus diikuti dengan langkah-langkah nyata, seperti peningkatan pengawasan, pemahaman terhadap regulasi yang ada, serta pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang ada di desa. Selain itu, pengawasan dari pihak luar, seperti lembaga pemerintahan daerah dan aparat penegak hukum, juga diperlukan untuk memastikan bahwa komitmen desa dalam memberantas korupsi berjalan sesuai dengan harapan.